Media, Pelayanan Publik dan Logika Politik: Tanggungjawab Sosial dan Tekanan Ekonomi

Nama : Nabella Aprilia
Nim   : 14140110412

Definisi pelayanan publik ialah “semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin , diatur , dan diawasi oleh pemerintah karena pemenuhannya di perlukan untuk perwujudan dan perkembangan kesaling tergantungan sosial , dan pada hakikatnya , pewujudannya sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuatan pemerintah” . Dalam definisi itu , terkandung gagasan untuk meningkatkan solidartitas sosial oleh negera , memerangi egoisme yang tidak rasional untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dalam rangka pencapaian tujuan kolektif individu .

Prinsip Pelayanan Publik

1. Kontinuitas: Pelayanan tetap dijalankan (setidaknya pelayanan minimum) meski harus berhadapan dengan hak pekerja untuk mogok atau kepentingan keuangan perusahaan.
2. Kesetaraan: Tiadanya diskriminasi dalam hal ini atau yang mengisi hanya atas dasar identitas dan universalitas dalam mendefinisikan yang masuk kategori publik dan zona geografis.
3. Adaptif: Selalu mengikuti perkembangan kebutuhan sosial, bahkan mungkin harus meninggalkan kegiatan tertentu bila dapat dijamin dan secara sosial bisa diterima oleh pelaku lain.

Tekanan ekonomi dan Tanggung Jawab Sosial Media:

Sumber tekanan ekonomi:

1. Pendukung finansial, investor, pemilik,pemasang iklan dan pelanggan.
2. Para pesaing.
3. Masyarakat/publik secara umum.

Tekanan ekonomi memang sudah menjadi alasan utama untuk semua orang bebas melakukan sesuatu. Tidak terlepas dari sebuah instuisi media, yang pada awalnya menyampaikan informasi yang benar dan akurat tanpa ada pengaruh atau tekanan oleh sesuatu apapun. Media adalah sesuatu yang unik karena  bisnis mereka mengambil keuntungan tidak langsung dari konsumen tetapi langsung dari pemasang iklan. Produk media adalah berita, informasi dan juga hiburan. Produk tersebut telah  memberikan suatu output yang berbeda dengan industri lainnya.

Dalam konteks ekonomi politikmedia, terdapat 3 tolak ukur sistem sosial politik, yaitu:

1. Peniadaan ketimpangan sosial dalam masyarakat.
2. Pembentukan kesadaran bersama tentang pentingnya kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
3. Demokrasi membutuhkan sistem komunikasi politik yang efektif.