Senin, 30 Mei 2016

Media, Pelayanan Publik, dan Logika Politik: Tanggung Jawab Sosial dan Tekanan Ekonomi

Oleh : Ghesilia Gianty
NIM 14140110386
Pertemuan 11

Pengertian pelayanan publik adalah semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur, dan diawasi oleh pemerintah karena pemenuhannya diperlukan untuk pewujudan perkembangan ke saling tergantungan sosial, karena pada hakikatnya, pewujudannya sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuatan pemerintah walaupun diakuinnya adalah lembaga independen. Pasti membutuhkan unsur pemerintah di dalamnya agar dapat berjalan. Pelayanan publik juga dapat dikatakan sebagai pengambilalihan tanggung jawab oleh kolektivitas atas sejumlah kekayaan, kegiatan, atau pelayanan yang terlepas dalam kepemilikan pribadi atau swasta dan dihindari dari money oriented agar terjalankan pelayanan public yang maksimal.
Disini lagi-lagi dapat dicampuri unsur politik dimana media atau lebih tepatnya, pekerja di media mendapat tekanan antara tanggung jawab sosial dan tekanan ekonomi. Tekanan dari atasannya dengan tekanan dari hati nurani untuk melakukan tanggungjawab sosial yang baik. Hal ini sangat mempengaruhi kerja media dalam penyampaian informasi. Faktor yang menekan dalam segi ekonomi adalah pengiklan, investor, pemilik, dan pelanggan. Persaingan ketat antara money oriented yang mengakibatkan media menjadi rating oriented karena mengejar keuntungan saja membuat media meninggalkan keharusannya, dan terlihat seperti tidak bermoral dalam memberikan tayangan kepada masyarakat. Mereka menyuguhkan apa yang membuat mereka menjadi untung, menjadikan media menjadi ajang komersial yang memberikan banyak uang. Sehingga dalam praktik media, seringkali dikaitkan dengan prinsip netralitas dilihat keobyektifitasnya.

Pelayanan public tidak harus diawasi oleh pemerintah atau negara karena apabila negara ikut campur malah terjadi penerapan regulasi dari negara melalui media dan malah mendapat respon yang negative dari masyarakat maupun pekerja media. Dalam pelayanan public ini para media diharuskan untuk tunduk terhadap kontrol sosial mereka terhadap public. Namun masalah utama yang tak pernah luput dari dunia politik yang kotor adalah campur tangan para penguasa dan pengusaha dalam dunia media. Jika masyarakat dihegemoni oleh media yang dipengaruhi oleh penguasan atau pengusaha akan membuat media tersebut mengesampingkan kepentingan masyarakat dan seperti teori jarum suntik, hanya “menyuapi” masyarakat dengan sesuatu yang mereka inginkan masyarakat untuk memandang mereka, atau “image” yang dibangun. Media harusnya tetap kritis dalam negara yang kini semakin aneh. Kritis dalam menerima dan menyampaikan informasi, dan kritis dalam melakukan pelayanan public.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar