Media: Pelayanan Publik dan Logika Politik serta Tanggungjawab Sosial dan Tekanan Ekonomi

TEKANAN EKONOMI DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL MEDIA

            Kepentingan media selalu ada dan tidak ada yang dapat menuntaskannya secara jelas lantaran perputaran informasi sangat cepat. Media memiliki tekanan ekonomi yang berat yaitu untuk meraih keuntungan. Mungkin bagi media besar, keuntungan tidak perlu dicari dan akan datang sendiri kepadanya. Hal ini sangat berbeda dengan media lokal yang terus mencari keuntungan dari para pengiklan yang bersedia mengiklan di medianya.

            Yang perlu ditekankan dala hal ini adalah adnaya media yang masih mementingkan kepentingan diri sendiri yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Media- media seperti ini yang harusnya diawasi dan tidak mengganggu pengguna media.

PELAYANAN PUBLIK, TANGGUNGJAWAB PUBLIK DAN LOGIKA POLITIK MEDIA

                                                                 

       Media seharusnya menyediakan pelayanan bagi publik sebagai ruang publik. Menjadi sarana hiburan dan pendidikan yang bersifat tidak memihak dan netral. Menjadikan tanggungjawab publik sebagai prioritas utamanya. Sayangnya, logika politik media mengubah kinerja ideal jurnalis dalam media. Media di era ini ingin membuat keuntungan sebesar- besarnya sehingga membentuk banyak jaringan media lain yang berada di bawah satu naungan manajemen yang dimiliki oleh satu orang. Logika politik media di era neoliberalisme ini adalah menjadi besar dan mendominasi, ketika kamu sudah mendominasi, kamu akan mendapatkan segalanya yang kamu inginkan.

NEOLIBERALISME SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI BARU

      Kerangka berpikir neoliberalisme dalam media membuat pemilik media menjadikan ekonomi sebagai kunci untuk mendekati dan memahami berbagai masalah, penggusuran arena sosial menjadi urusan individu, dan pemindahan regulasi dari arena sosial ke urusan personal. Neoliberalisme menjadikan transaksi sebagai satu- satunya cara yang digunakan dalam kegiatan ekonomi hubungan antar manusia.   

3 faktor munculnya neoliberalisme:

1.      Berkembangnya pasar multinasional sebagai kekuatan nyata dan bahkan memiliki aset kekayaan yang lebih besar dari negara- negara kecil di dunia.

2.      Munculnya rezim internasional yang berfungsi sebagai surveillance system.

3.      Terjadinya revolusi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi.

Internasionalisasi kekuatan pasar merupakan kondisi ideal dari kegiatan neoliberalisme. Privatisasi adalah salah satu kebijakan penting yang lahir dari neoliberalisme dan dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama sektor bisnis media dengan pemerintah. Regulasi negara yang dicabut dari media merupakan pertanda bahwa neoliberalisme membuka babak baru media- media yang ada di dunia. Disatu sisi media menjadi lebih bebas untuk berkekspresi, namun di sisi lainnya mereka sebenarnya terjebak pada keadaan mendesak yang membuat mereka bekerja di bawah “rezim kekerasan kapitalis” yang punya moto mencari keuntungan sebanyak- banyaknya.

ISU EKONOMI VERSUS MORAL DALAM KEPENTINGAN MEDIA

 Tekanan ekonomi merupakan alasan utama seseorang akan melakukan segala sesuatu. Hal ini tidak terkecuali pada media. Media yang seharusnya bersifat netral dan berimbang, memilih untuk menggunakan fasilitas publikasi yang dimilikinya untuk menjadi sarana perluasan pasar- pasar pengusaha media. Mulai dari sarana pencitraan suatu produk, pembentuk opini publik tentang produk hingga membentuk paradigma pengguna media menjadi konsumtif adalah tugas media di era neoliberalisme ini. Hal curang pun dilakukan agar dapat menjatuhkan pesaing dari produk tersebut. Tekanan ekonomi dapat mengubah keadaan secepat membalikan telapak tangan.  

Tekanan ekonomis inilah yang membuat nilai- nilai etis yang ada di media luntur karena urusan kekuasaan (politik). Media secara tidak langsung menyedot keuntungan dari para penikmat media. Intergrasi Ekonomi Politik Vertikal- Horizontal yang digaung- gaungkan oleh Golding dan Murdock merupakan bentuk tekanan ekonomidi era ini.

Berikut adalah persoalan kelemahan modus komersialisasi industri media massa:

1.      Kapitalis media memang telah berusaha maksimal mengurangi resiko usaha, sebagian besar mereka membentuk usaha oligopolistik.

2.      Industri media lebih berorientasi pada pemenuhan keinginan market sesuai dengan kriteria apa yang paling secara ekonomi dan politik bagi para pemilik modal.

Kita harus melihat secara politisdan ideologis dominasi kapitalisme secara ekonomisme atas dunia komunikasi.  

MEDIA DAN KONFLIK KEPENTINGAN

      Konflik kepentingan pada media terkait dua pihak  yakni pengusaha dan penguasa. Media yang berafiliasi pemilik media yang memiliki kekuatan politik, tentu memiliki konflik kepentingan dalam setiap pemberitaannya. Media dihadapkan pada dua pilihan yang harus dibela yaitu publik atau penguasa yang merupakan pemilik media.  

      Media seharusnya tidak memiliki hubungan dengan politik dalam tata pelaksanaan profesionalisme jurnalis. Sayangnya banyak media yang mencampur adukan kepentingan pemilik dan politik sehingga menimbulkan konflik. Media menjadi bawahan dari politik yang sedang berlangsung.

      Hakikatnya pelayanan media bersifat sosial, berbeda dengan politik yang bersifat politik. Jika pelayanan media bersifat politik maka yang akan terjadi adalah muatan politik di dalam media hanya pesan yang harus diterima bulat- bulat oleh publik tanpa kejelasan makna. Media hanya sebuah corong untuk kekuatan politik ketika politik menjadi dasar berjalannya suatu media.

      Media akan bersifat sangat monoton ketika misi politik di dalam media mendominasi media tersebut. Kreativitas pelayanan media juga terkooptasi dan konglomerasi media menjamur dimana- mana karena adanya campur tangan politik dalam media.

      Konflik kepentingan memang akan selalu muncul dalam setiap media, keputusannya hanya pada jurnalis. Masihkah publik menjadi prioritas utamanya dalam mencari kebenaran?

Livia Kristianti

14140110102

Sumber:

Mufid, Muhamad. 2009. Etika dan Filsafat Komunikasi.Jakarta: Media Prenada Group.