Media, Pelayanan Publik dan Logika Politik; Tanggungjawab Sosial dan Tekanan Ekonomi

Pertemuan ke 11.

FELLISIA 14140110205

-  Pelayanan Publik, Tanggungjawab Publik dan Logika Politik Media

         

              Definisi pelayanan publik ialah “semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin , diatur , dan diawasi oleh pemerintah karena pemenuhannya di perlukan untuk perwujudan dan perkembangan kesaling tergantungan sosial , dan pada hakikatnya , pewujudannya sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuatan pemerintah” . Dalam definisi itu , terkandung gagasan untuk meningkatkan solidartitas sosial oleh negera , memerangi egoisme yang tidak rasional untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dalam rangka pencapaian tujuan kolektif individu .

-          Tekanan ekonomi dan tanggung jawab sosial media

Tekanan ekonomi berasal dari tiga sumber, yaitu :

1. pendukung finansial, investor, pemilik, pemasang iklan dan pelanggan.

2.para pesaing

3.masyarakat / publik secara umum.

            Saat ini pertumbuhan pasar yang semakin bersaing membuat institusi media menjadikan ekspansi bisnis para pengusaha, sehingga banyak keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan keuntungan komersil belaka. Sebuah idealisme jurnalistik terkadang memang dikalahkan oleh sebuh kekuasaan keuangan. Sehingga keputusan-keputusan menejemen media hanya berdasarkan sebuah keuangan semata. Hal ini menyebabkan adanya dilema antara nilai etis antara tanggung jawab sosial dan tekanan yang ada demi kelangsungan intitusi media itu sendiri.

-          Isu ekonomi versus moral dalam kepentingan media

Tekanan ekonomi memang sudah menjadi alasan utama untuk semua orang bebas melakukan sesuatu. Tidak telepas dari sebuah instuisi media, yang pada awalnya menyampaikan informasi yang benar dan akurat tanpa ada pengaruh atau tekanan oleh sesuatu apupun. Media adalah sesuatu yang unik karena bisnis mereka mengambil keuntungan tidak langsung dari konsumen tetapi langsung dari pemasang iklan. Produk media adalah berita, informasi dan juga hiburan.  Prosuk tersebut telah memberikan suatu output yang berbeda dengan industri lainnya.

Dalam konteks ekonomi politikmedia, terdapat 3 tolak ukur sistem sosialpolitik yang demokrasi. Pertama, peniadaan ketimpangan sosial dalam masyrakat. Ketimpangan dalam bentuk kepemilikan dan kekayaan dipandang sebagai penghambat, partisipasi setiap anggota masyarakat kedalam setiap sistem politik yang ada. Kedua, pembentukan kesadaran bersama tentang pentingnya kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Ketiga, demokrasi membutuhkan sistem komunikasi politik yang efektif. Warga negara harus mempunyai keterlibatan penuh dan partisipasi yang tinggi terhadap proses-proses pembentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.