Kebebasan dan Tanggung Jawab: Keterkaitannya dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media atau Pers

Resume filsafat 8

Fellisia tio 14140110205 

·         Pengertian kebebasan
          

          Dalam filsafat, pengertian kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menenukan dirinya sendiri. kebebasan lebih bermakna positif, dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia atau individu untuk dapat berpikir dan berkendak. Sudah menjadi kodrat manusia untuk menjadi makhluk yang memiliki hak kebebasan, bebas untuk berpikir, berkehendak, dan berbuat.  Kebebasan dan tanggung jawab , muatan pesan sebagai etika komunikasi kadang kala masih bersifat kontradikif, dalam implementasinya. Padahal kedua norma tersebut tidaklah bersifat kontradikstif dan karnanya, salah satu harus dipilih untuk kemudian meninggalkan yan lainnya, akan tetapi lebih sebagai sinkronisasi. Dengan kata lain, kebebasan bukan lawan dari tanggung jawab, begitu sebaliknya.  Seseorang tidak akan kehilangan kebebasannya, karena ia menerapkan tanggung jawab.

·         Pengertian tanggung jawab

          Dalam  filsafat, pengertian tanggung jawab adalah, kemampuan manusia yang menyadari bahwa seluruh tindakannya memiliki konsekuensi. Perbuatan tidak bertanggung jawab, adalah perbuatan yang didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran yang seharusnya dilakukan tetapi, tidak dilakukan juga.

          Teori tanggung jawab sosial ternyata menuai banyak kritikan, yang menyatakan adanya kecenderungan monopoli pada media (hegemoni media) bahwa masyarakat atau public tidak kurang memperhatikan dan tidak berkepentingan dengan hak-hak atau kepentingan golongan diluar mereka (kelompok kepentingan ) dan bahwa, komersialisasi menghasilkan budaya rendah dan politik yang serakah.

             Pers memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan dan menerapkan standar tanggung jawab sosial, tetapi prosesnya juga harus “sejalan dan sistemasis dengan usaha-usaha masyarakat, konsumen, dan pemerintah”. Pemerintah bisa dapat membantu, agar distribusi lebih universal dan seimbang, dengan cara menghilangkan batasan-batasan terhadap aliran gagasa, mengurasi kebingungan masyarakat dan mendukung debat public serta memberikan aturan hukum, atas pelanggaran yang diakukan oleh pihak pers. 

·         Regulasi publik dan prosedural
            Publik tidak dapat dipaksa untuk menerima informasi atau opini tanpa persetujuan mereka. Regulasi tidak bisa dibuat tanpa mempertimbangkan hierarkisasi hak. Untuk kepentingan ini harus ada interpretasi dalam kerangka suatu regulasi media yang mendasarkan pada prioritas hak individu.Disatu sisi, regulasi publik menjaga aturan pasar agar lebih adil dengan melawan konsentrasi ekonomi pada media tertentu saja. Dilain sisi, mau menjawab kelangkaan program atau informasi yang mendidik, atau bersifat kultural atau yang diperlukan public, yang karna secara ekonomi tidak menguntungkan, tidak ada media yang tertarik memproduksinya. 
           Regulasi public terhadap media yang bersifat membatasi diharapkan lebih menekankan dimensi strategi strategis, yaitu bahwa etika komunikasi, termasuk deontology profesi, harus bisa diterjemahkan secara efektif kedalam realitas seusai dengan sotuasi. Meman, seringkali etika komunikasi baru bisa efektif ketika ada tekanan kuat dari public. Selain itu, regulasi public itu harus bersifat persuasive, artinya campur tangan public entah secaral kenyataannya atau diandaikan harus hanya sebatas untuk mendorong dan memperkuat norma deontology profesi. Sedangkan negara dalam regulasi media, mempunyai peran yang khas, menurut boris libois, yaitu mengusahakan agar terjadi optimalisasi interaksi atau hubungan antara persaingan pasar dan kesejahteraan umum (kebaikan public), antara efisiensi dan keadilan.

           Regulasi procedural, contohnya diilustrasikan oleh boris dengan mengutip hasil elaborasi federal communication and culture and commition. “stasiun televisi harus menyediakan sebagian waktu siaran untuk diskusi dan presentasi masalah public, dan mengalokasikan secara adil beragam kemungkinan pernyataan sesuai dengan pandangan masing2 kelompok perwakilan dalam upaya mereka menghadapi masalah yang penting dan kontroversial.  Tentu saja, regulasi semacam ini masih mengandung kelemahan, misalnya, atas dasar kriteria apa orang dapat mengelompokkan bahwa seuatu masalah adalh kontroversial. Pemilik saham media tentu akan terusik dan dirugikan oleh regulasi procedural ini.